Laporan KPMG merinci penghindaran dan kekurangan pembayaran pajak oleh EHP, yang dikendalikan oleh Peter Sondakh

0
220

Riwayat penghindaran pajak oleh Peter Sondakh dan perusahaannya menyoroti ketidakhormatan hukum negara

 

Laporan uji tuntas oleh KPMG untuk FGV sehubungan dengan akuisisi Eagle High, yang dilihat oleh IPOM, telah merinci bagaimana Eagle High yang dikendalikan oleh taipan Indonesia Peter Sondakh dengan sengaja menghindari pembayaran pajak ke otoritas pajak Indonesia. Peter Sondakh dan perusahaannya memiliki riwayat skandal penghindaran pajak sehingga secara terang-terangan telah melanggar dan tidak menghormati undang-undang perpajakan Indonesia.

 

Laporan KPMG tersebut menyoroti bahwa Eagle High  memiliki kekurangan pembayaran pajak sebesar USD 3.7 juta dalam pajak penghasilan sendiri. Selanjutnya, anak perusahaan tertentu dari Eagle High telah salah mengklaim bahwa mereka memiliki pajak dibayar dimuka saat mengajukan pengembalian tahunan mereka, yang kemudian menghadapkan mereka pada denda bunga. Ada juga potensi eksposur pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar USD2 juta, pajak pemotongan sebesar USD15,8 juta dan berbagai potensi eksposur pajak lainnya yang tidak dapat dihitung oleh KPMG karena kurangnya data yang diberikan kepada mereka oleh pihak pengelola Eagle High. Selain hal di atas, ada juga risiko otoritas pajak Indonesia mengenakan denda atas berbagai kekurangan pembayaran dan pengajuan pajak palsu.

 

Sebagian besar eksposur, USD8,7 juta disebabkan oleh pajak pemotongan atas pinjaman tanpa bunga kepada pihak terkait Eagle High. Dilaporkan juga bahwa USD26 juta diberikan kepada Grup Rajawali sebagai uang muka bebas bunga oleh Eagle High.

 

Dengan penjualan FGV yang dikabarkan ke Eagle High (dan dengan demikian Rajawali), akankah FGV, warisan Malaysia ditinggalkan di tangan seorang pengusaha yang memiliki praktik bisnis yang sangat dipertanyakan dan perusahaan yang secara terang-terangan tidak menghormati peraturan hukum perpajakan? Akankah FGV diseret ke dalam jaringan praktik penghindaran dan kekurangan pembayaran pajak ini mengingat sejarah bagaimana Grup Rajawali menjalankan bisnisnya? Masalah lain yang lebih merugikan para pemukim jika penjualan terjadi adalah arus dividen kepada mereka. Akankah dana FGV disalurkan untuk menutupi banyak praktik bisnis curang Rajawali dan bukannya beralih ke pemegang saham minoritas?

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here