Laporan Audit KPMG Membeberkan Taipan Rajawali Merugikan Negara

1
8029

Laporan uji tuntas yang disiapkan oleh KPMG membeberkan secara mengejut dan menimbulkan kekhawatiran mendalam sehubungan dengan nilai, transparansi dan kredibilitas keberlanjutan EHP dan transparansi Peter Sondakh dalam memberi informasi lengkap ke Pemerintah dan Felda.

 

POSISI KEUANGAN EHP YANG BURUK, NYARIS PAILIT
Pada sudut pandang keuangan, EHP memiliki kewajiban / hutang keuangan kepada bank sekitar USD843 juta, dimana USD127 juta telah jatuh tempo / telah dilunasi. Uang tunainya di bank juga sangat rendah yaitu USD8,3 juta pada Maret 2015, sehingga mengakibatkan pembayaran tertunda kepada kreditur dan pemasok usaha kecil karena keterbatasan dana. EHP mengklaim pihaknya sedang mengerjakan rencana refinancing baru sebesar USD281,3 juta dari berbagai bank di Indonesia untuk menutupi kewajiban pelunasan pinjaman dan pengeluaran operasional yang ada. Pertanyaan yang diajukan dari uji tuntas ini apakah Felda memastikan bahwa Eagle High berhasil membiayai kembali pinjamannya sebelum akuisisi Felda? Pelanggaran pembatasan keuangan oleh EHP terhadap pinjaman bank lokal memungkinkan kreditor untuk menyita.

Pertanyaan aneh di sini kemudian muncul, mengapa bank lokal tidak mengirim pemberitahuan untuk menuntut pembayaran atau memulai proses penyitaan. Apakah ini karena mereka menunggu Felda untuk menyelamatkan EHP dan kemudian meminta pengembalian yang lebih tinggi untuk pengabaian pelanggaran tersebut?

Laporan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa karena struktur Grup EHP saat ini, ada potensi kebocoran dividen sebesar 45-55% sebelum Felda menerima bagian dividennya. Setiap restrukturisasi untuk melakukan repatriasi dividen lebih efisien, yaitu menghilangkan lapisan anak perusahaan Singapura, akan menelan biaya sekitar RM117 juta.

 

KPMG Due Diligence Report

 

PEMEGANG SAHAM KECIL INDONESIA DAN NEGARA TERTIPU

Koperasi kecil Indonesia PLASMA juga menerima arus kas yang buruk dari EHP. Pada bulan Maret 2015, 60% dari hutang usaha Eagle High telah jatuh tempo dan kunci di antara hutang ini adalah jumlah yang disebabkan karena koperasi PLASMA membeli TBS (Tandan Buah Segar), sehingga menyangkal hak petani atas uang hasil jerih payah mereka. Kelompok EHP juga tidak melaporkan atau membayar pajak penghasilan bulanan sejak tahun 2014 yang selanjutnya mengindikasikan masalah arus kas yang serius dan membuat sebuah ejekan administrasi Presiden Jokowi untuk memastikan semua konglomerat lokal membayar kewajiban pajak mereka untuk kepentingan negara.

 

PETER SONDAH MENUNJUK PELANGGARAN YANG JELAS NAMUN HAK-HAK ISTIMEWA DIPERPANJANG
EHP juga telah melanggar rasio keuangan untuk anak perusahaan tertentu. Bebas bunga uang muka sebesar USD26 juta diberikan kepada perusahaan Rajawali terkait yang dikendalikan oleh pemegang saham yang sama, Peter Sondakh. Manajemen EHP dengan berani memberitahu auditor bahwa pelunasan pinjaman ini kepada perusahaan Peter Sondakh mungkin tidak dapat dipulihkan. Ini tidak etis dan ilegal.

Bank-bank yang memberikan pinjaman seperti BNI, BRI dan Mandiri menyadari adanya pelanggaran ini dan memberikan keringanan atas pelanggaran ini pula. Apakah ini adalah murni tata pemerintahan yang buruk dalam sistem perbankan Indonesia atau apakah ada unsur kolusi yang perlu dipertimbangkan?

Eagle High juga tidak memenuhi kewajiban PLASMA dan diperkirakan ada kekurangan 8.000 ha dalam kewajibannya. Namun, Pemerintah Indonesia belum mempertanyakan Grup Eagle High atau mengancam akan mencabut izin perkebunannya.
Mengapa hak khusus ini diberikan kepada perusahaan Peter Sondakh oleh OJK, Kementerian Kewangan dan Pemerintah Indonesia?

Laporan KPMG tersebut mengungkapkan bahwa penilaian EHP, yang didasarkan pada area tertanam INTI (areal pemilik lahan perkebunan) telah dilebih-lebihkan 3.259 ha karena lahan tertanam PLASMA * (lahan petani kecil) telah salah diklasifikasi sebagai daerah tertanam INTI. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa EHP tidak memiliki Hak Guna Usaha / Hak untuk melakukan penanaman (HGU) untuk 1/3 areal tertanamnya (51.108 ha) – biaya yang tidak dapat ditentukan dan signifikan yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan HGU untuk wilayah ini. Untuk menutupnya, 40% dari total area tertanam masih belum matang – membutuhkan kapitalisasi biaya tambahan.

Selanjutnya, sebagian besar IUP (Izin Usaha Perusahaan) di tanahnya telah habis masa berlakunya, dan akan memerlukan waktu yang lama dan biaya yang signifikan untuk memperbarui, dan tunduk pada ketidakpastian dalam proses persetujuan jika ditantang oleh masyarakat setempat.

PT Rajawali Corpora milik taipan Peter Sondakh menguasai 65,5% saham PT Eagle High Plantation Tbk. (BWPT) hanya selama 5 bulan 15 hari.

Sondakh melalui Rajawali Corpora memutuskan untuk menjual 37% saham EHP yang dulu bernama PT BW Plantations Tbk. tersebut kepada perusahaan asal Malaysia, Felda senilai USD505million.

Sebelumnya, Sri Mulyani menyebutkan, delapan orang kaya Indonesia yang tidak memiliki NPWP masuk daftar orang terkaya versi majalah Forbes dan Globe Asia pada 2015. Ia tidak menyebutkan siapa namanya, tapi memastikan nama itu ada. Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan Istana Kepresidenan telah mendengar laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani perihal adanya delapan orang kaya Indonesia yang tidak memiliki NPWP ataupun mengikuti tax amnesty. Dalam nama yang beredar, disebutkan nama Peter Sondakh (pendiri PT Rajawali Corporation).

 

Catatan tentang INISIATIF PLASMA dan KEWAJIPAN PLASMA
Investor harus berurusan dengan proses yang panjang untuk mengajukan dan memperoleh izin operasional yang relevan untuk usaha perkebunan kelapa sawit, yang sebagian besar berada di bawah kewenangan dan diatur oleh pemerintah lokal (dikenal dengan Pemerintah Daerah). Bahkan, para investor harus mematuhi “kewajiban plasma” untuk usaha perkebunan kelapa sawit dengan menyediakan tanah bagi masyarakat setempat dengan luas paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah tanah yang diberikan dalam izin usaha perkebunan (Izin Usaha Perkebunan atau “IUP“).

“Kewajiban plasma” tersebut pertama kali diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 / Permentan / OT.140 / 2/2007 tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan, yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 / Permentan / OT.140 / 9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (“Permentan No. 98/2013”). Pasal 15 ayat (1) Permentan No.98 / 2013 menyatakan bahwa perusahaan yang mengajukan izin usaha perkebunan (Izin Usaha Perkebunan atau IUP) seluas 250 hektar atau lebih harus memfasilitasi pembangunan masyarakat setempat dengan menyediakan lahan perkebunan untuk masyarakat setempat dengan areal perkebunan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah wilayah yang diberikan kepada perusahaan sebagaimana tercantum dalam IUP.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here