UGM Serukan Para Akademisi Kritisi Gugatan Asosiasi Pengusaha ke MK

0
196

JAKARTA – Kampus UGM menyerukan para akademisi untuk mengkritisi gugatan pengusaha yang menguji UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, judicial review itu berpotensi melemahkan kebijakan lingkungan dan penegakan hukum.

 
“Kepada semua elemen perguruan tinggi untuk dapat berkontribusi dalam menyampaikan sikap kritis akademis terkait potensi pelemahan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan SDA maupun penegakan hukumnya,” demikian petisi Fakultas Hukum UGM yang tertuang dalam rilisnya sebagaimana diterima detikcom, Rabu (31/5/2017).

 
Siaran pers itu ditandatangani oleh Direktur Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum UGM, Muhaimin, Ketua Departemen Hukum Lingkungan Harry Supriyono dan sekretarisnya, Fajar Winarni. Ikut pula menandatangani para akademisi di lingkung Departemen Hukum Lingkungan yaitu Totok Dwi Diantoro, Wahyu Yun Santoso, Dinarjati Eka Puspitasari dan Agung Wardhana.

 
“Kesiapan sebagai sivitas akademika untuk berperan aktif sebagai ‘amicus curiae’ dalam meneguhkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan SDA, sebagaimana halnya konsep tanggung jawab mutlak ini,” cetusnya.

 
Sebab, salah satu prinsip yang digugat oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) adalah strict liability yang termuat dalam Pasal 88 UU 32/2009. Pasal itu berbunyi:

 
Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

 
APHI dan GAPKI yang menyerahkan kuasa hukum ke Refly Harun dkk meminta Pasal 88 itu ditinjau ulang. Menurut UGM, argumen itu sangat tidak tepat.

 
“Dari aspek peristilahan, ‘tanggung jawab mutlak’ secara teoritikal memang tidak tepat untuk menterjemahkan strict liability,” cetusnya.

 
Diksi ‘mutlak’ lebih condong ke istilah Bahasa Inggris ‘absolute’ daripada ‘strict’. Dalam absolute liability yang dilekatkan adalah pada kewajiban atau tanggung jawab untuk mengganti kerugian secara penuh/mutlak tanpa adanya batasan nilai ganti kerugiannya. Namun demikian tanpa adanya pengalihan beban pembuktian, yang berbeda dengan strict liability (tanggung jawab dilekatkan berdasarkan sifat berbahaya atau risiko kegiatan, dan dengan beban pembuktian terbalik).

 
“Pada poin ini, pendapat Prof St. Munadjat Danusaputro yang menyebut strict liability sebagai ‘tanggung jawab langsung dan seketika’ akan lebih tepat dilekatkan pada pemahaman tentang strict liability. Akan menjadi kemunduran hukum nasional, pada saat ketentuan mengenai strict liability justru dikerdilkan dengan pemahaman yang menyamakan konsep tersebut dengan konsep pertanggung-jawaban hukum pada umumnya (liability based on fault) yang notabene taksonomi doktrinnya berbeda,” jelasnya.
 

Author: Andi Saputra
Source: Detik News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here